Kepala Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Cholida Indrayana terima tiga DPRD di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2020). Foto : Arief/Man

Kepala Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Cholida Indrayana mengatakan, komposisi pembagian Anggota Dewan pada Panitia Khusus (Pansus) disesuaikan dengan jumlah Dewan setiap fraksinya. Utamanya adalah keterwakilan masing-masing fraksi di setiap Pansus. Pembagian itu dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Hal tersebut diungkapkannya usai menerima kunjungan konsultasi Anggota DPRD Kota Pangkal Pinang, DPRD Kabupaten Nias, dan DPRD Kabupaten Bantul terkait mekanisme komposisi kedewanan, pembentukan kode etik kedewanan, juga Sinkronisasi Penganggaran APBD dengan APBN terkait Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2020).

“Kalau yang Anggota Dewannya dua, dan yang dibentuk Pansusnya dua, ya satu per satu dibagi. Yang penting dari fraksinya terwakili di (Pansus) itu. Tidak mungkin Anggotanya cuma satu. Kalau di DPRD kan ada gabungan dari fraksi-fraksi yang tidak mencapai (ambang batas) itu dijadikan satu, biasanya satu fraksi kan itu bisa untuk mewakili. Tidak mungkin cuma satu anggota. Pasti lebih dari dua orang setiap fraksinya itu,” jelasnya Iin, sapaan akrabnya kepada Anggota DPRD Nias.

Sementara kepada DPRD Kota Pangkal Pinang, Iin menyatakan bahwa sinkronisasi penganggaran di daerah hampir dirasakan oleh seluruh DPRD dan masalahnya sangat klasik, dimana hal itu juga terjadi di DPR RI. Ketika penganggaran anggaran yang diajukan pasti tidak akan keluar sesuai dengan yang dianggarkan, kecuali Pemerintah mengajukan perubahan atau anggaran tambahan, maka itu bisa dimasukkan anggaran daerah.

Untuk DPRD Kabupaten Bantul, persoalan kode etik kedewanan juga dirasakan oleh hampir seluruh DPRD Indonesia. Ada dilematis yang cukup besar di kalangan DPRD untuk menindaklanjuti pengaduan yang ada. Padahal menurut Iin, pengaduan itu seharusnya tetap ditindaklanjuti, sebagai shocktherapy dan pembelajaran dalam bentuk kedisiplinan bagi Anggota DPRD terkait.

“Justru mereka itu dengan diproses, mereka bisa mengklarifikasi kebenaran tidaknya apa yang disampaikan dan diadukan dari luar itu. Jadi seharusnya anggota bersyukur kalau di proses di Badan Kehormatannya sendiri, karena apa? Karena nanti dengan di proses di BK oleh temannya sendiri yang memproses, mereka punya kesempatan untuk membela diri di depan sidang. Kalau tidak bersalah, kenapa mesti takut,” tuturnya.

Terakhir, Iin menyarankan kepada seluruh DPRD yang datang ke DPR RI untuk juga mengkonsultasikan persoalannya kepada pembuat aturan DPRD yaitu Kementerian Dalam Negeri,  karena bisa dilakukan perubahan jika dirubah juga aturan yang ada oleh yang berwenang, yaitu Kemendagri. (ndy/sf)